Lagi Dan Lagi Dana Subsidi Sekolah Yang Tidak Terendus Diduga Terkesan Dihilangkan.

Tridayanews.com| Jombang-PPDB sudah berlalu dan sudah hampir 2 bulan para siswa-siswi aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah idaman mereka masing-masing.namun disatu sisi ada orang tua yang menjerit karena mahalnya biaya pendidikan sekarang ini.dimana biaya seragam yang terkesan tidak wajar namun tetap mereka usahakan, itu semua demi masa depan buah hati mereka.belum lagi uang komite yang juga kadang diluar nalar,dan juga tiap bulannya terbentur dengan uang SPP
Sungguh miris dunia pendidikan sekarang ini.

Namun jika kita menoleh pada program pemerintah tentang dana BOS yang nilainya sangat fantastis dan juga program pemerintah daerah tentang sekolah gratis berkualitas(tistas),tentu kegiatan sekolah yang tetap membayar patut dipertanyakan.namun apalah daya semua dikesampingkan hanya demi kesuksesan buah hati mereka.

Untuk program pemerintah daerah tentang subsidi khusus juga tidak terlaksana dengan semestinya.subsidi khusus untuk sekolah negeri diberikan penuh(full) dan untuk sekolah swasta diberikan separuh.jadi misalkan kalau sudah disubsidi 150 ribu SPP yang 250 ribu para siswa cuma bayar 100 ribu saja.tapi mengapa di SMA Budi Utomo Jombang siswa dikenakan SPP 250 ribu tiap bulannya.

“Untuk SPP tiap bulannya tidak sama mas,kelas reguler 250 ribu tiap bulan dan untuk kelas unggulan 400 ribu tiap bulan.”ujar Wakepsek saat ditemui awak media siang itu Rabu 11 September 2024.
“Karena dana BOS yang ada tidak mengcover semua kegiatan yang ada di sekolah mas.”lanjutnya memberi alasan.sedangkan data penggunaan dana BOS yang kami pegang nilai buat geleng kepala.

Dan lagi dalam kegiatan dana BOS harus jelas dan transparan serta semua kegiatan tercantum dalam papan kegiatan agar semua dapat membaca dan mengetahui penggunaan dana BOS tersebut.karena aturan itu juga sudah ada dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020 yang menyebut bahwa penyelenggaraan dana BOS harus diperketat, transparan dan akuntabel,karena kita juga tahu semua itu bukan sesuatu yang rahasia.

Sedangkan Kepala Sekolah SMA Budi Utomo Heboh Handono juga memberi penjelasan tentang adanya tarikan 250 ribu tiap bulannya.

“Itu untuk bayar tenaga honorer yang tidak masuk Dapodik Mas dan juga untuk biaya tambahan eskul.contohnya dalam memanggil pelatih itu dananya yang tidak tercover dana BOS kita ambilkan dari SPP tersebut Mas.”ucapnya santai.

Semua stetmen dari pihak sekolah kita bandingkan dengan data dana BOS yang sudah disetorkan,Tahun 2023.
Tahap 1
1.Penerimaan Peserta didik
baru Rp13.845.000.
2.Pengembangan perpusta
kaan Rp 8.381.000.
3.Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakulikuler
Rp 60.221.000.
4.Kegiatan asesmen/Eva
luasi pembelajaran
Rp 83.513.337.
5.Administrasi kegiatan
sekolah Rp 86.773.843.
6.Langganan daya dan jasa
Rp 263.960.850.
7.Pemeliharaan sarana dan
prasarana sekolah
Rp 52.588.550.
8.Penyediaan alat multi
media pembelajaran
Rp 127.319.100.
9.Pembayaran honor
Rp 320.400.000.

Tahap 2
1.Penerimaan peserta didik
baru Rp 61.135.000.
2.Pengembangan perpus
takaan Rp 8.971.445.
3.Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakulikuler
Rp 109.937.000.
4.Kegiatan asesmen/evalu
asi pembelajaran
Rp 123.829.500.
5.Administrasi kegiatan
sekolah Rp 428.442.700
6.Langganan daya dan jasa
Rp 249.867.300.
7.Pemeliharaan sarana dan
prasarana Rp 120.513.175
8.Penyediaan alat multi
media pembelajaran
Rp 491.641.200.
9.Pembayaran honor
Rp 331.960.000.

Joko Siswanto selaku LSM LPRI menanggapi masalah yang ada di SMA Budi Utomo ini.
“Kita semua tahu program Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa tentang SPP gratis yang sudah berjalan sejak tahun 2019,jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeserpun dari siswa, khususnya peserta didik baru dalam bentuk dan nama apapun,itu untuk sekolah negeri,adapun sekolah Swasta hanya di subsidi separuhnya saja.

Dan sebagai pengganti SPP untuk SMA dan SMK negeri dapat dioptimalkan dari penggunaan dana BOS dan APBD propinsi Jawa Timur dalam bentuk BPOPP(biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan).”jelasnya panjang lebar.

Mengapa program pemerintah yang menginginkan dunia pendidikan yang gratis berkualitas selalu terhalang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang selalu memanfaatkan keadaan.

sampai berita ini di rilis pihak terkait/Cabdin Jombang belum terkonfirmasi.(Red) bersambung.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *