Tridayanews.com | Palembang, – Puluhan massa Organiasi Garda Prabowo dan Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPK-N) melakukan aksi unnjuk rasa demonstrasi di Polda Sumsel terkait isu yang berkembang di SMKN 3 OKU, Sumatera Selatan, Pasalnya, belum lama ini terdapat dugaan indikasi penyalahgunaan dana Bos dan adanya indikasi pungli pada sejumlah kebutuhan sekolah.
Ketua LKPN Feri Yandi mengatakan bahwa, penggunaan dana bos sangat rentan terjadinya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh sebab itu dia meminta Ditreskrimsus Polda Sumsel memanggil Kepala SMK N 3 OKU untuk diperiksa terkait penggunaan dana bos serta indikasi pungli.
Selain itu pihaknya juga akan menyampaikan surat secara resmi ke BPKP perwakilan Sumsel untuk melakukan audit pada penggunaan dana BOS dan PSG di sekolah tersebut.
Berdasarkan data yang mereka miliki, yang perlu dilakukan audit pada SMKN 3 OKU yakni :
1.Dana BOS Tahun 2020 Rp 1.976.800.000, Tahun 2021 Rp 2.148.800.000, Tahun 2022 Rp 2.083.137.600, Tahun 2023 Rp.2.339.200.000, Tahun 2024 Rp 2.427.200.000
Total keseluruhan Dana BOS selama 5 Tahun sebesar Rp 10.975.137.600
2.Dana PSB
Tahun 2020 = 1201 x 750.000 Rp 900.750.000
Tahun 2021 = 1316 x 750.000 Rp 987.000.000
Tahun 2022 = 1406 x 750.000 Rp 1.054.500.000
Tahun 2023 = 1462 x 750.000 Rp 1.096.500.000
Tahun 2024 = 1517 x 750.000 Rp 1.137.750.000
Total Keseluruhan Dana PSB selama 5 tahun sebesar Rp 5.176.500.000
Total keseluruhan anggaran Dana BOS dan Dana PSB TA 2020-2024 sebesar Rp 16.151.637.600
Sementara berdasarkan informasi yang didapat LPK-N atas dugaan pungli di sekolah tersebut yakni:
DAFTAR HARGA PAKAIAN SERAGAM SMKN 3 OKU
TAHUN AJARAN 2024/2025 sbb ;
1. Pakaian Olahraga 200.000
2. Pakaian Praktek 250.000
3. Putih Abu Abu 250.000
4. Pramuka 260.000
5. Almamater 300.000
6. Pakaian Rohis 150.000
7. Asuransi + Kartu Pelajar 60.000
8. Topi + Dasi Abu Abu 55.000
9. Topi + Dasi Pramuka + Cincin 55.000
10. Logo Jurusan 15.000
11. Logo SMK 10.000
12. Lokasi Putih Abu Abu 5.000
13. Lokasi Pramuka 5.000
Jumlah 1.615.000
LPK-N dan Garda Prabowo mendesak APH untuk segera mengambil tindakan atas dugaan tersebut karena laporan yang mereka sampaikan untuk melakukan aksi demonstrasi nantinya akan melampirkan sejumlah data yang dimiliki.
“Kami memintak APH, BPKP Perwakilan sumsel untuk melakukan audit investigasi terkait anggaran dana bos dan psb di duga tidak sesuai realisasi adanya dugaan manipulasi anggaran dana BOS terkait pengeluaran sekolah SMK N 3 OKU, kami Sebagai Lembaga Sosial Kontrol Untuk Melaporkan Dugaan Korupsi Kepala Sekolah Tersebut terkait pengelolaan dana BOS yang mencapai hampir Rp7.642.200.000,” tegas Feri Yandi.
Aksi mereka disambut oleh Kanit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel Kompol Hamsal, dan terkait aksi tersebut akan segera ditindaklanjuti.
“Terimakasih telah menyampaikan laporan. pada prinsipnya kami disini khussnya subdit tipikor, nanti bawa dan komunikasikan terkait apa yang menjadi fokus di OKU. nanti komunikasi dan akan kami terima dan akan kami tindaklanjuti. nanti kita sama-sama akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. terimakasih telah menyampaikan informasi ke kami. intinya kami menerima dan menindaklanjuti. Insya Allah kedepoan ada kejelasan,” katanya.
