Tridayanews.com Rokan Hilir – Pada acara yang di gelar Rapat Paripurna DPRD Rohil) yang dilaksanakan pada Rabu (5/3/2025) Di Aula Kantor DPRD rohil menjadi suatu sorotan di pidato perdana Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles, Pasalnya menyinggung perlunya evaluasi terhadap Bank Rohil dan PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Perseroda.terkait BUMD, Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rohil, Ilhami, didampingi wakil DPRD Maston berlangsung kondisi respons antusias dari para anggota dprd rohil dan para tamu undangan.Rabu (5/3/2025)
Dalam pidato perdananya, wabup Rohil Jhony Charles ada menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat guna serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang disorotinya adalah kinerja Bank Rohil, karena Pemkab Rohil sebagai pemegang saham yang seharusnya mampu untuk mendorong bank tersebut agar lebih berperan dalam pengembangan terkait ekonomi masyarakat.
“Seogianya Bank Rohil seharusnya mampu meningkatkan potensi yang ada supaya lebih optimal dalam mengelola perbankan serta perekonomian masyarakat yang lebih baik.” ujar Jhony Charles yang pada saat itu langsung disambut dengan jawaban “setuju” oleh para hadirin yang hadir di ruangan aula DpRD Rohil.
Tampak wabup rohil Setelah keritik Bank Rohil, wabup Jhony Charles juga menyoroti PT SPRH Perseroda yang mengelola dana bagi hasil dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang senilai Rp 488 miliar yang di cairkan pada tahun 2024. Wabup menilai perusahaan ini memiliki potensi besar, tetapi gagal untuk dikelola dengan baik dan malah menghadapi berbagai permasalahan.
“Menurut Wabup” Masa membangun pabrik kelapa sawit (PKS) saja tidak bisa, dan juga untuk pembangunan rice milling dan usaha SPBU. Sedangkan anggaran begitu memadai, Maka dari besaran anggaran tidak bisa, Patut Kita duga kinerjanya dan kita semua tahu bagaimana kondisi PT SPRH Perseroda ini sekarang,” ungkap wabup dengan tegas. .
Wabup Jhony Charles sepontan menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati Rohil, H. Bistamam, berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ini demi kemajuan daerah rohil sesuai visi dan misi pasangan ini sebelumnua.
“Setelah selesai pidato ini, kami akan langsung bekerja. Kami punya komitmen besar untuk membawa Rohil untuk lebih baik,” tegasnya.
Wabup juga mengungkapkan visinya menjadikan Rohil untuk sebagai lumbung padi dan daerah swasembada beras, selain itu akan tetap berfokus pada peningkatan laba daerah.
Sambutan Wabup Jhony Charles semakin menarik perhatian karena menyentuh permasalahan hukum yang melibatkan BUMD dan PT SPRH Perseroda dalam beberapa waktu terakhir. Banyak masyarakat yang mendesak Pemkab Rohil sebagai pemegang saham untuk segera menyelamatkan perusahaan daerah ini.
“Beberapa bulan lalu, kita mendengar dugaan penyalahgunaan dana Partisipasi Interest (PI) yang dari PHR senilai Rp #488 miliar. Dana CSR 2024 juga diduga bermasalah, bahkan jajaran Direksi dan Komisaris PT SPRH dilaporkan ke Kejagung RI dan Kejati Riau,” ujar Wahab (45), warga Bagansiapiapi.
Isu lain yang berkembang adalah dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR untuk berbagai proyek, termasuk rehabilitasi gedung sekolah, yayasan, usaha kelompok, rumah ibadah, dan beasiswa. Banyak yang menilai bahwa dana tersebut disunat dan tidak sampai sepenuhnya kepada penerima manfaat yang berhak.
Menariknya, beberapa hari terakhir beredar kabar bahwa karyawan PT SPRH Perseroda akan menggelar aksi demo terkait pemblokiran rekening perusahaan di BRI dan BRK Syariah Bagansiapiapi oleh Pemkab Rohil.
Investigasi di lapangan mengungkap bahwa pemblokiran ini dilakukan berdasarkan surat permintaan dari Pemkab Rohil kepada kepala cabang BRI dan BRK Syariah di Bagansiapiapi dengan Nomor: 539/SETDA-EK/2025/14, bertanggal 28 Februari 2025, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Rohil, H. Bistamam. Pemblokiran ini bertujuan untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja PT SPRH Perseroda.
Selain itu, surat Nomor: 539/SETDA-EK/2025/15 yang juga ditandatangani oleh Bupati Rohil berisi instruksi penghentian sementara seluruh kegiatan operasional PT SPRH Perseroda hingga waktu yang belum ditentukan, serta pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mengevaluasi pengelolaan perusahaan.
Menurut Bupati Rohil Langkah ini diambil untuk menata ulang manajemen perusahaan serta memastikan bahwa dana PI dari PHR dikelola secara transparan dan tidak disalahgunakan.
“Audit dan proses hukum harus berjalan. Perseroda ini milik Pemkab dan masyarakat Rohil. Segera selamatkan dari ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh para pengelolanya,” ujar salah satu sumber yang enggan di tuliskan namanya.
Masyarakat juga berharap agar standar pengupahan pegawai di PT SPRH Perseroda dapat dievaluasi, mengingat gaji yang diberikan saat ini disebut-sebut melebihi standar Pertamina dan perusahaan migas lainnya, serta penggunaan dana CSR harus lebih transparan agar tidak menjadi ajang pemborosan uang negara tutup sumber. ***red.
