Tridayanews.com | Kabupaten Tangerang – Proyek pembobokan jalan raya di Balaraja kembali menjadi sorotan. Bukannya membawa manfaat, proyek ini justru memicu kemacetan parah, ketidaknyamanan, bahkan ancaman keselamatan pengguna jalan. Warga pun mempertanyakan dugaan ketidakseriusan dan kelalaian dari pihak-pihak terkait.
Pekerjaan yang diduga milik H. Muslik ini dinilai terlalu percaya diri, seolah-olah paling kuat dan paling hebat dalam pelaksanaan, namun justru jauh dari standar teknis pekerjaan yang seharusnya diterapkan. Masyarakat hanya bisa mengelus dada melihat kondisi jalan yang semakin parah, bukan semakin membaik.
Di lapangan, pekerjaan hanya dilakukan pada siang hari tanpa dilengkapi flag man, tanpa papan proyek, tanpa batas kerja yang memadai, tanpa pengawas lapangan, tanpa kehadiran dinas terkait, tanpa aparat hukum, dan bahkan tanpa pembatas jalan. Keselamatan pengguna jalan seolah menjadi taruhan yang diabaikan.
Kemacetan yang mengular sepanjang jalan seakan menjadi bukti nyata lemahnya pengelolaan proyek ini. Ribuan kendaraan terjebak, waktu terbuang, produktivitas warga terganggu. Semua ini berawal dari sebuah dugaan proyek yang lebih mementingkan ambisi tampilan ketimbang kepatuhan terhadap prosedur teknis.
Absennya papan proyek membuka ruang dugaan adanya upaya menutupi identitas dan pertanggungjawaban proyek. Tanpa transparansi, publik sulit mengetahui siapa pelaksana sebenarnya, besarnya anggaran, serta batas waktu pengerjaan yang seharusnya diketahui umum.
Batas kerja yang semrawut semakin memperjelas dugaan minimnya perhatian terhadap keselamatan. Ketiadaan rambu, pagar, dan pengaturan lalu lintas membuat kendaraan dan alat berat bercampur di jalanan, menciptakan situasi yang sangat membahayakan.
Pengawasan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keselamatan warga pun seakan hilang. Tidak terlihat pengawas lapangan maupun dinas teknis yang memastikan standar pelaksanaan terpenuhi. Ini menambah kuat dugaan bahwa proyek ini berjalan tanpa kendali memadai.
Lebih parah lagi, ketidakhadiran aparat penegak hukum di lokasi pekerjaan memperkuat kesan bahwa keselamatan pengguna jalan dikesampingkan. Pertanyaan besar pun mengemuka: mengapa pengawasan diabaikan saat keselamatan rakyat dipertaruhkan?
Dugaan bahwa proyek ini terlalu percaya diri namun minim kualitas menjadi kekecewaan mendalam bagi rakyat kecil. Jalanan yang seharusnya dirasakan manfaatnya oleh semua, kini berubah menjadi medan ujian kesabaran dan ketahanan fisik.
Anak-anak sekolah yang hendak menuntut ilmu, buruh yang berangkat mencari nafkah, hingga pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di jalanan, semua menjadi korban nyata dari dugaan pengelolaan proyek yang abai terhadap standar keselamatan dasar.
Rizal, aktivis sosial sekaligus Ketua DPD YLPK PERARI Provinsi Banten, turut menyampaikan keprihatinannya. “Amanah itu berat, jangan pernah merasa paling kuat dan paling benar kalau pada kenyataannya rakyat yang menjadi korban. Dalam Islam, siapa pun yang menyepelekan keselamatan umat akan dimintai pertanggungjawaban besar di hadapan Allah,” tegasnya.
Tragedi ini menunjukkan bahwa membangun jalan bukan hanya soal mengejar target fisik, tetapi tentang menjaga amanah rakyat. Jika dugaan kelalaian ini benar adanya, maka sesungguhnya yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Kami berharap semua pihak yang terkait segera membuka mata dan memperbaiki kekacauan ini.
Evaluasi, transparansi, dan pemulihan keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jangan biarkan kesombongan dalam proyek berbuah penderitaan panjang bagi rakyat kecil.
(Sp)
